Diantaranya adalah kegagalan KPU sebagai penyelenggara dalam menunaikan agenda agenda Pemilukada terutama dalam melakukan sosialisasi secara masif.
"Malfungsinya partai sebagai lembaga perwakilan maupun komponen sipil sebagai agen pengawal proses demokrasi. Belum hadirnya kelompok, parpol, figur alternatif yang membawa agenda agenda kerakyatan secara signifikan," kata Fauzan Azima saat presentasi dalam diskusi interaktif yang digelar di Universitas Bangka Belitung, Jumat (13/1/2012) lalu.
Dalam siklus golput, ia menyebut demokrasi formalistik, seiring dengan perubahan sistem politik nasional yang meminggirkan pendidikan politik bagi publik.
"Penyelenggara pemilu minim kreasi dan cenderung berminset proyek. Pemilu 2004 sebanyak Rp 17 triliun, Pemilu 2009 sebanyak Rp 22 triliun," ujarnya. Beberapa hal lainnya adalah tradisi kesibukan yang elit minded. "Berapa kali dalam lima tahun Pemilukada berlangsung, tontonan kekerasan dalam ruang demokrasi, pemilih dididik melakukan transaksi material bukan transaksi kebijakan," kata Fauzan.
Penulis : teddymalaka
Editor : ismed
Sumber : bangkapos.com
0 Comments
